- Undang-Undang RI No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang RI No.43 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 1979 tentang penyusutan Arsip
- Peraturan Pemerintah RI no. 87 tahun 1999 Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
- Peraturan Pemerintah RI no. 88 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi
- Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
- Keputusan Men PAN No. 72/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum tata Naskah Dinas
- Perka ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip
- Kep Bersama Ka. ANRI dengan Ka BKN No. 02 Tahun 2000/22 Tahun 2000 tentang JRA Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara
- Keputusan Kepala ANRI Nomor 09 Tahun 2000 Tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN
- SE Ka ANRI No. SE/01/1981 Penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip
- SE Ka ANRI No. SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilaiguna Arsip
-
PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 33 TAHUN 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
-
PERATURAN BUPATI NO. 101 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN CIREBON
-
PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP
-
PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 33 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA SERTA SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
-
PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
-
PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP